Kepala Badan Keahlian DPR RI Johnson Rajaguguk menjelaskan penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) didasari oleh banyak faktor. Salah satunya, adanya pengurangan program penyelenggaraan pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur dan pengembangan sektor pariwisata di daerah tersebut. Sehingga ada kebijakan pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) seperti yang dialami Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, pada tahun 2017 lalu.

“Banyak faktor, tetapi saya tidak tahu persisnya yang terjadi di Samosir ini. Jika ada pengurangan program, tentu itu berimplikasi terhadap alokasi anggarannya,” kata Johnson saat menerima audiensi DPRD Kabupaten Samosir, di Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (19/4/2018).

Dalam pertemuan tersebut mengemuka masalah yang dihadapi Pemerintah Daerah Samosir yang tengah menyusun Rancangan APBD 2018. Sebagai daerah strategis pariwisata nasional, pemerintah daerah diberikan regulasi untuk mengembangkan daerah, baik dari segi infrastruktur maupun pariwisata, guna meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Dengan banyaknya proyek nasional yang harus direalisasikan, dibutuhkan pendanaan yang besar. Tapi pada kenyataannya bukan peningkatan anggaran yang terjadi, melainkan penurunan anggaran. Hal ini mendorong DPRD Kabupaten Samosir melakukan kunjungan konsultasi ke DPR, selaku lembaga yang memiliki fungsi anggaran.

Johnson mengatakan perlu ada komunikasi antara DPRD dengan pemerintah daerah untuk mengetahui apa penyebabnya. Sebab hanya dua pihak tersebut yang sebenarnya tahu persis apa yang terjadi di daerahnya. Mengingat sebuah daerah memiliki dua perangkat yang berwenang dalam mengembangkan kawasan tersebut, maka tidak menutup kemungkinan ada pemisahan pengelolaan dana.

“Intinya, DPRD dan pemerintah daerah harus saling bersinergi untuk mendorong perkembangan dan meningkatkan anggaran,” ungkap Johnson.

Johnson menambahkan, banyak hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan anggaran melalui berbagai kreativitas, diantaranya dengan menyelenggarakan program-pogram pemerintah terkait pengembangan infrastruktur dan pariwisata yang dapat menarik perhatian wisatawan lokal maupun mancanegara.

Diakui Johnson, daerah Samosir belum mengalami kemajuan yang signifikan. Pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut belum terlihat secara nyata. Untuk itu, Johnson mengajak DPRD Samosir untuk turut serta berlomba-lomba meningkatkan kemajuan daerah dengan merealisasikan proyek-proyek nasional untuk kesejahteraan rakyat. (apr/sf)